Berita

Almuzammil Yusuf/Net

Politik

Ungkap Isi Dokumen Pemerintah China Soal Muslim Uighur, Politikus PKS: Apa Sikap Indonesia?

RABU, 27 NOVEMBER 2019 | 11:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dokumen rahasia pemerintah China yang diduga melakukan tindakan diskriminatif dan penyiksaan terhadap Muslim Uighur di kamp penahahan di Xinjiang akhirnya bocor ke publik.

Adalah Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) yang mengungkapkan isi dokumen rahasia itu kepada 17 mitra media; di antaranya BBC, Panorama, dan The Guardian.

"Sekitar 410 halaman (dokumen) dibocorkan oleh ICIJ," sebut anggota DPR RI Fraksi PKS Almuzammil Yusuf dalam keterangannya melalui video yang diterima Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (27/11).


"Isi dari dokumen itu: jangan biarkan ada yang lolos dari orang Uighur, tingkatkan disiplin dan hukuman atas pelanggaran perilaku (orang Uighur), dorong pertobatan dan pengakuan," ungkap Almuzammil, membacakan dokumen yang bocor itu bersama Majelis Nasional Turkistan Timur, Sayed Tumturk.

lanjut Almuzammil, Muslim Uighur juga diawasi dengan ketat melalui CCTV. Selanjutnya, bahasa Mandarin harus menjadi prioritas utama yang dipelajari bagi para siswa di sana.

Selain itu, masih kata Almuzammil, ada jutaan anak kecil Muslim Uighur yang mengalami doktrinasi ideologi Komunis China. Kemudian, jika ada orang China yang ingin menikahi wanita Uighur mesti disetujui. Jika menolak, pihak Uighur akan disebut mengajarkan ajaran radikalisme.

"Lalu juga terungkap oleh beliau (Sayed), 500 ribu anak muda yang sehat-sehat, organ tubuhnya dijual," paparnya.

"Informasi ini kembali menegaskan perkembangan di dunia internasional tentang tekanan pemerintah China yang sangat di luar kemanusiaan, melanggar HAM," sambung Almuzammil.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk menyatakan sikap soal penindasan yang menimpa etnis Muslim Uighur di China. Sebab, kata dia, amanat dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan soal penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Saya kira ini informasi yang perlu didalami oleh Pemerintah Indonesia, KBRI, juga Kemlu kita. Apa sikap kita? Karena perintah konstitusi Indonesia adalah kita antipenjajahan. Kita prokemerdekaan," kata Almuzammil.

"Mukaddimah UUD kita jelas sekali, perdamaian dunia dan kita antipenjajahan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya