Jangan Terjebak Sosialisasi, BPIP Harusnya Kaji Amandemen Hingga Stafsus Milenial

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diingatkan agar tidak terjebak dengan program seremonial seperti sosialisasi dan indoktrinasi semata.

Sebab, prorgam sosialiasi yang dilakukan BPIP tidak jauh berbeda dengan MPR yang mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11).

"Hati-hati, BPIP jagan terjebak pada pola sosialisasi dan indoktrinasi programnya," kata Mardani.

BPIP diminta untuk secara tegas memperjelas tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan MPR dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan. Terlebih, sosialisasi pun menggunakan anggaran negara.

"Tentunya setiap lembaga harus jelas tupoksinya, jadi tidak bertabrakan program kerja dengan lembaga lain, kan pakai anggaran negara juga ini lembaga," kata Mardani.

Lebih lanjut dia mengusulkan sebaiknya BPIP ini lebih mendorong Pancasila sebagai ilmu untuk publik untuk terus didiskusikan dan dibahas dalam menyikapi kasus-kasus kekinian.

"Ada banyak masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, seperti Papua, pembentukan Papua Selatan, amandeman UUD 1945, urgensi pemindahan ibukota, masa jabatan presiden, dipilihnya stafsus milenial. Ini akan jadi menarik kalau BPIP melakukan kajian terhadap hal ini dengan mengajak publik lalu dikomparasikan dengan Ideologi Pancasila kita," demikian Mardani.