Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/RMOL

Politik

Refly Harun: DKI Dan Yogyakarta Sudah Terapkan Pilkada Asimetris

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 15:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) asimetris yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebetulnya sudah berjalan di Indonesia.

Hal ini diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Menurutnya, pilkada asimetris sudah terjadi di Yogyakarta.

"Sebenarnya dalam pemilihan kepala daerah sudah ada yang namanya desentralisasi asimetris. Misalnya di Yogyakarta di mana tidak perlu pemilihan langsung kepala daerah untuk jabatan Gubernur," ujar Refly Harun di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).


Refly menambahkan, selain Yogyakarta, pilkada asimetris juga sudah terjadi di DKI Jakarta.

"Di DKI tidak perlu pemilihan walikota, itu sudah asimetris sesungguhnya. Di Aceh boleh ada partai lokal, itu asimetris, di Papua harus ada calon-calon yang berasal dari Papua asli, itu asimetris sesungguhnya," paparnya.

Lebih lanjut Refly mengatakan, harus ada kajian terhadap wacana penghapusan pilkada langsung. Kajian dilakukan soal beberapa daerah yang memang sulit untuk memenuhi syarat Pilkada langsung.

"Karena pemilihan langsung itu adalah pemilihan luber dan jurdil harusnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah dalam sistem noken saya kira luber susah tercapai," katanya.

Meski begitu, kata Refly, kondisi yang sudah disebutkan itu bukan berarti kemudian memperbolehkan untuk mengembalikan pilkada langsung pada pemilihan tertutup oleh DPRD.

"Pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung itu is not answer, itu bukan jawaban," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya