Berita

William Aditya dan PSI harus memulihkan nama baik Anies Baswedan/Istimewa

Publika

Pulihkan Nama Baik Anies

JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | 09:36 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

BADAN Kehormatan (BK) DPRD Jakarta telah selesai membahas William. Mayoritas anggota BK menyimpulkan aksi William Aditya tidak sesuai Peraturan DPRD Pasal 13 tentang bersikap kritis, adil, profesional, dan proporsional.

Dari 9 anggota BK, mungkin hanya 1 dari Fraksi PSI yang berpikir sebaliknya.

Kesimpulan BK ini mengakhiri polemik anggaran Lem Aibon dan Pulpen. Gubernur Anies Baswedan tidak bersalah.


Mestinya William dan PSI bersikap gentlement. Gelar Konferensi Pers. Minta maaf secara terbuka. Akui salah. Pulihkan nama baik Gubernur dan Pemerintahan Daerah.

Tapi alas, "Human nature is not basically good," kata American Journalist, Dennis Prager. Lebih parah ketika manusia itu politisi.

William telah menciptakan delusi negatif terhadap citra Anies Baswedan.

Menurut Scientist Richard Dawkins, "Delusi" adalah "something that people believe in despite a total lack of evidence".

Alih-alih "Kawal Anggaran", William hanya berpura-pura sok kritis. No wonder Presiden Barack Obama pernah mengatakan, "We seem to have trouble with critical thinking. And our political system doesn't help."

Bola panas kini ada di tangan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Segera ambil tindakan. Pulihkan nama baik Pemerintahan Daerah. Jangan lama-lama. Do not buying the time. Public is watching you.

Beri sanksi tambahan terberat kepada William karena dia tidak merasa salah, apalagi menyesal. Pun tidak berinisiatif mengklirkan persepsi negatif yang terlanjur dia bangun di tengah sebagian masyarakat.

Jangan jadikan kedekatan pribadi Prasetyo Edi Marsudi dengan para konglomerat donatur PSI sebagai perusak profesionalitas Pimpinan DPRD Jakarta.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya