Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Dukung Menlu Retno, Mardani Ajak Parlemen Dunia Peduli Penjajahan Di Palestina

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | 11:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak pernyataan Amerika Serikat yang melegalkan pendudukan Israel di Tepi Barat karena tidak sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Mendukung pernyataan pemerintah, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera juga mengajak seluruh parlemen di dunia untuk melek dan peduli terhadap persoalan pendudukan Israel di Palestina.

"Saya mengajak seluruh Parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang didukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat “fractured” solusi damai antar keduanya,” ujar Ketua DPP PKS itu, Rabu (20/11).


Menurut Mardani, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump memang tidak tampak menginginkan penyelesaian konflik Palestina-Israel. Padahal sebelumnya, resolusi PBB tentang two state solution telah disepakati.

Keengganan Trump untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel juga diperlihatkan secara jelas ketika AS mengumumkan membuka kantor Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem secara resmi pada 2018 lalu.

Untuk itu, legislator dapil Jakarta Timur ini sangat mendukung dan mengapresiasi pilihan tegas Indonesia untuk menolak pernyataan AS yang menyatakan pendudukan Israel di Tepi Barat tidak menyalahi aturan.

"Saya mengapresiasi (Wakil Presiden) Kiai Maruf dan Ibu Menlu (Retno Marsudi) yang menolak pernyataan AS karena mendukung Yahudi Israel yang terus membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Kecaman ini datang tidak dari Indonesia saja, tapi Uni Eropa juga," kata Mardani.

Saat ini, hampir 600 ribu warga Israel diketahui tinggal di pemukiman Tepi Barat. Kawasan itu sebenarnya merupakan tempat tinggal bagi hampir 3 juta warga Palestina. 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya