Berita

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin/RMOL

Politik

Gerindra Usulkan 4 Nama Cawagub DKI, PKS: Kita Lihat Kemaslahatannya Bagi Warga

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | 09:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui babak baru setelah Partai Gerindra mengajukan empat nama Cawagub kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Gerindra dan PKS, sebagai partai pengusung Anies-Sandi, sebenarnya telah sepakat jatah kursi Wagub jadi milik PKS. Namun Gerindra menilai proses penentuan Cawagub DKI Jakarta berjalan mandek, sehingga perlu dievaluasi.
Partai pimpinan Prabowo Subianto ini kemudian mengusulkan empat nama baru untuk dimajukan sebagai cawagub.

Terkait hal ini anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin, memberikan penjelasan.

Terkait hal ini anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin, memberikan penjelasan.

"(Usulan) sedang dipelajari oleh DPP PKS. Kita melihat sisi kemaslahatannya bagi masyarakat DKI," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

"Nanti DPP PKS akan menerima atau tidak itu sedang dikaji. Tapi kita apresiasi lah nama-nama itu," imbuh Arifin.

Saat ditanya apakah PKS merasa dizolimi oleh Gerindra yang melanggar kesepakatan awal penetapan Cawagub, Arifin berkilah.

"Terzolimi itu kalau menunda-nunda pemilihan wagub. Menzolimi masyarakat Jakarta karena akan menggagu kinerja gubernur," katanya.

"Kita lihat perkembangannya nanti. Yang jelas pertimbangan kemaslahatannya masyarakat yang jadi tolak ukur," pungkas Arifin.

Untuk diketahui, empat nama yang diusulkan Partai Gerindra adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan  Saefullah.

Sementara itu, PKS sendiri sudah pernah mengajukan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sejak tahun lalu untuk mengakhiri "kejomloan" Anies Baswedan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya