Berita

Penyerahkan SK Kepengurusn kepada Ketua DPD Partai Gelora dari 27 Kabupaten/Net

Politik

Konflik Ideologis Bikin Kader PKS Pindah Ke Partai Gelora

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | 06:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Banyaknya mantan kader PKS di Partai Gelora, diakui oleh Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana.

Menurut Haris, hampir di setiap kabupaten dan kota terdapat eks kader PKS yang memilih ikut bergabung dengan Partai Gelora.

"Mayoritas mantan PKS. Di setiap kabupaten dan kota selalu ada mantan PKS," ungkapnya, saat meresmikan kepengurusan Partai Gelora di Jawa Barat.


Kader PKS berpindah menjadi kader Partai Gelora, menurut Harus, karena terjadi konflik ideologis yang membuat ketidaknyamanan dan kegelisahan dari sebagian kader.

"Ada konflik ideologis yang terjadi dengan PKS, yang membuat ada ketidaknyamanan dan kegelisahan dari sebagian kader," ujar Haris.

Ia meyakinkan bahwa Partai Gelora sangat berbeda dengan PKS. Dengan mengusung ideologi Islam Nasionalis, Haris yakin partainya akan mendapat sambutan positif di masyarakat.

"Ini sangat berbeda dengan PKS. Partai Gelora bukan untuk segmen terbatas. Kita tidak mengenal kiri, tengah, kanan. Ini satu akronim baru dalam perpolitikan," tutur Haris.

Demikian pula yang terjadi di Jawa Barat. Jumlah mantan kader PKS yang pindah menjadi kader Partai Gelora diakui Haris jumlahnya cukup banyak.

Hal ini terlihat saat ia melakukan penyerahkan SK Kepengurusn kepada Ketua DPD Partai Gelora dari 27 Kabupaten - Kota di Jawa Barat. Banyak mantan kader PKS yang berpindah menjadi kader Partai Gelora.

Namun, diakui Haris, saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti jumlah anggota resmi yang telah terdaftar.

Dengan terbentuknya pengurus di tingkat kabupaten dan kota, Haris optimistis Partai Gelora di Jabar akan mendapat perhatian masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat yang ingin ikut bergabung dengan partainya tersebut.

"Pada 16 Desember kami akan me-launching aplikasi keanggotaan. Jadi bisa mendaftar di mana juga," ucap Haris.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya