Berita

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yaya Nur Hidayati/Net

Politik

IMB Dan Amdal Hambat Investasi, Bukti Pemerintah Tak Paham Masalah

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 | 03:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus berpikir ulang dalam merealisasikan wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hanya karena alasan menghambat investasi.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yaya Nur Hidayati, alasan tersebut tak berdasar.

"Penghapusan IMB dan Amdal sebagai alasan untuk mempermudah investasi itu didasarkan pada asumsi, dan tidak berdasarkan pada kajian yang jelas," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/11).


Yaya justru khawatir dengan kebijakan pemerintah yang dinilai gegabah itu justru akan menimbulkan konflik agraria yang bakal menjadi-jadi.

"Kebijakan yang diambil berbasis asumsi sangatlah berbahaya, karena alih-alih menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru dan konflik di masa depan," sesalnya.

Lebih lanjut, Yaya menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN tidak memiliki orientasi yang jelas. Kementerian ATR/BPN seperti tak paham dengan permasalahan yang dihadapi.

"Orientasinya tidak jelas, dan dari sini terlihat bahwa Kementerian ATR/BPN tidak mengerti dan memahami permasalahan. Lalu, masalah saja nggak paham, bagaimana bisa memberikan solusi?" demikian Yaya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya