Dicecar DPR, Suharso Diminta Rumuskan Sumber Duit Pemindahan Ibukota

Sumber dana pemindahan Ibukota menjadi bahasan utama dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

Salah satu anggota DPR yang keras melontarkan pernyataan adalah Komisi V DPR Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady. Ia meminta pemerintah harus lebih konkret dan detail dalam merumuskan biaya pemindahan ibukota ke Kalimantan Tmur.

"Saya menginginkan suatu konsep detail dan terukur mengenai fundraising, tapi sekarang ini belum ada satu rupiahpun anggarannya (pemindahan ibukota) yang masuk ke APBN 2020," tegas Hamka di ruang rapat Komisi V DPR , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Ia pun meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Suharso untuk berhati-hati dalam mega proyek tersebut. Ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan terkait hasil kajian panitia khusus pemindahan ibukota.

Pertama, pemerintah harus menyusun peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sebagai dasar legalitas pemindahan ibukota negara. Kedua, pembentukan badan penanggung jawab dan pengelola pemindahan ibukota baru yang hingga saat ini belum ada perkembangannya. Ketiga terkait pembiayaan.

Hamka menekankan agar Suharso dapat memperhatikan tiga poin tersebut.

"Ada yang menggelitik, siapa yang bertanggung jawab dan mengelola pemindahan ibukota ini? Ini juga belum diputuskan pemerintah," tutupnya.