Berita

Pengacara Dedi Junaidi saat melaporkan Sukmawati/Net

Politik

Ternyata Bukan Jaya Suprana Yang Laporkan Sukmawati Ke Mabes Polri

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 13:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Budayawan Jaya Suprana sempat gelisah. Lewat pesan singkat yang dikirimkannya pagi tadi (20/11), Jaya Suprana bertanya kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, apakah ada politikus Partai Demokrat yang juga bernama Jaya Suprana.

“Mohon pencerahan Anda,” katanya menutup pesan.

Pertanyaan itu diajukan Jaya Suprana terkait pemberitaan di berbagai media yang menyebutkan seorang politisi Partai Demokrat bernama Dian Pranajaya kemarin (Selasa, 19/11) ikut melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Mabes Polri karena dinilai melakukan penistaan terhadap agama.


Sebuah media massa berbasis internet menurunkan berita dengan judul “Jaya Suprana Ikut Polisikan Sumawati”.

Tempo.co di dalam berita menulis, “Politikus Demokrat Imron Kalali dan budayawan Jaya Suprana melalui kuasa hukumnya Dedi Junaidi melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.”

Redaksi menghubungi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan untuk mengetahui apakah benar ada kader partai itu yang bernama Jaya Suprana.

Kepada redaksi, Hinca berjanji akan memeriksa persoalan ini. Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada informasi lanjutan dari Hinca.

Laporan ke Mabes Polri kemarin disampaikan pengacara Dedi Junaidi yang mewakili kliennya, Forum Pemuda Muslim Bima (FPMB).

Kepada redaksi beberapa saat lalu, Dedi Junaidi mengatakan, FPMB dipimpin oleh Imron Kalila. Di antara anggota forum itu ada seorang advokat yang juga kader Partai Demokrat bernama Dian Pranajaya.

Kemungkinan besar, nama Dian Pranajaya inilah yang salah ditulis menjadi Jaya Suprana.

Saat dihubungi Dedi belum membaca berita di berbagai media tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya