Berita

Rapat di Komisi II DPR/RMOL

Politik

Ketua Komisi II: Idealnya Papua Terdiri Dari Tujuh Provinsi

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dua provinsi yang ada saat ini tidak cukup untuk disebut ideal dalam mengurus administrasi masyarakat yang tinggal bumi cenderawasih, Papua.

Begitu dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia saat menerima kunjungan dari tokoh Papua di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

"Idealnya tanah Papua ini terdiri dari minimal tujuh provinsi karena berasal dari tujuh suku besar," ujarnya.


Doli menyebut sebaran luasan wilayah Papua menjadikan tanah tersebut rawan terjadinya konflik, terutama yang beririsan dengan persoalan sosial.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa penyelesaian Papua tidak lain dengan menggunakan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.

"Dan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi itu memang harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik, sentra-sentra aktivitas ekonomi itu," jelasnya.

Sambungnya, salah satu langkah yang bisa diambil adalah pemekaran wilayah. Tetapi, pemerintah masih memberlakukan moratorium terhadap daerah otonomi baru (DOB).

"Karena kita punya hambatan soal moratorium pemekaran yang sampai saat sekarang belum dicabut," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya