Tolak Pilkada Kembali Ke DPRD, PKS: Oligarki Bisa Makin Berkuasa!

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditentang keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Presiden PKS, Sohibul Iman menegaskan, pihaknya tetap menginginkan Pilkada dilakukan secara langsung. Sebab, Pilkada melalui DPRD diyakini bakal melanggengkan oligarki politik di Indonesia.

"Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kalau Pilkada dilakukan DPRD, kemungkinan oligarki semakin berkuasa," tegasnya di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Pengembalian Pilkada ke DPRD juga dinilai akan mempersempit ruang gerak bagi para calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas. Para oligark disebutnya akan langgeng di pusaran kekuasan.  

"Kalau pemilihan lewat DPRD, kemungkinan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas tidak bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan," tuturnya.

Atas dasar itu, Sohibul berharap agar Pilkada dilakukan secara langsung dari rakyat dan untuk rakyat meski diakui masih memiliki beberapa catatan serius jika berkaca pada gelaran sebelumnya.

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik. Bahwa ada masalah selama ini, tentu menjadi pekerjaan rumah bersama memitigasi akses-akses yang muncul dari Pilkada langsung itu," demikian Sohibul.