Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kemendagri: Tahun Ini Kita Tuntaskan Kasus Desa Fiktif

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 19:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sampai akhir tahun ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menuntaskan persoalan maladministrasi, termasuk ketidakberadaan perangkat desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irwan dalam Forum Merdeka Barat di Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/11).

"Pertama, kita perlu memastikan prasyarat minimal desa dipastikan sesuai regulasi. Kita ingin semua pemerintah daerah adakan evaluasi penataan ulang," pinta Benny.


Lebih lanjut, dia menambahkan, akan meningkatkan administrasi aparatur desa. Agar nantinya Kemendagri ingin agar praktik di desa-desa di daerah lain dapat mencontoh Jawa Barat, di mana ada nilai kewirausahaan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Dengan Bumdes, kata Benny, desa tidak akan bergantung pada program dana desa melainkan menghasilkan uang sendiri. Keuangan desa pun, katanya, akan digunakan sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah desa.

Walaupun begitu, dia melanjutkan, dana desa akan diberikan untuk kebutuhan desa yang diprioritaskan seperti sekolah dan lain sebagainya.

"Ke depan kita akan pantau bersama dan akan kita jadikan evaluasi untuk pengelolaan dana desa," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya