Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Ahokers Terbiasa Kill The Mesengger, But Ignore The Real Issue

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 17:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perilaku pendengung media sosial alias buzzer pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat tokoh nasional DR Rizal Ramli geram.

Sebab, buzzer yang dikenal dengan istilah ahokers tersebut sebatas berkata kasar, tapi tidak ada satupun yang membantah argumennya mengenai Ahok.

“Ahokers serbu RR (Rizal Ramli) dengan kata-kata kotor, kasar, insinuasi, rasis, pecatan, ngiri dan lain-lain,” kata Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya, Selasa (19/11).


Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa tidak ada ahoker yang mampu menyanggah argumennya tentang Ahok yang bakal diusung sebagai pimpinan BUMN. Rizal Ramli sempat menyebut bahwa Ahok merupakan orang yang tidak terbiasa dengan tata pemerintahan yang baik.

Hal itu lantaran Ahok masih terindikasi terlibat dalam sejumlah kasus keuangan saat menjabat sebagai gubernur. Mulai dari kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng, hingga bus Transjakarta dari Tiongkok.

Tidak hanya soal lemah dalam tata pemerintahan yang baik, Ahok juga disebut RR memiliki track record korporasi payah dan sebatas menampilkan drama media seolah hebat.

Sikap ahokers yang tidak membantah argumen semakin mempertegas tesis yang pernah diucap RR bahwa ahokers hanya bertugas membunuh karakter si pembawa pesan.

“Ahokers terbiasa “kill the messenger” but ignore the real issue. Memang payah,” tegasnya.

Mantan Menko Maritim itu pun pada satu kesimpulan bahwa ahokers tidak lebih dari buzzer bayaran lain yang merusak iklim demokrasi.

“Ahokers dengan etika politik asal hajar, asal bunuh character orang yang berbeda pemdapat, pada dasarnya perusak demokrasi,” kata RR menyimpulkan.

Menurutnya, tindakan ahokers itu semakin kurang ajar lantaran mendapat jaminan perlindungan untuk bertindak. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menyudahi petualangan para buzzer bayaran dan semacamnya.

“Semakin kurang ajar karena banyak paid-buzzers, didukung media mainstream, dilindungi hukum. Cc: Jokowi, it is just too much,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya