Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Ahokers Terbiasa Kill The Mesengger, But Ignore The Real Issue

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 17:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perilaku pendengung media sosial alias buzzer pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat tokoh nasional DR Rizal Ramli geram.

Sebab, buzzer yang dikenal dengan istilah ahokers tersebut sebatas berkata kasar, tapi tidak ada satupun yang membantah argumennya mengenai Ahok.

“Ahokers serbu RR (Rizal Ramli) dengan kata-kata kotor, kasar, insinuasi, rasis, pecatan, ngiri dan lain-lain,” kata Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya, Selasa (19/11).


Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa tidak ada ahoker yang mampu menyanggah argumennya tentang Ahok yang bakal diusung sebagai pimpinan BUMN. Rizal Ramli sempat menyebut bahwa Ahok merupakan orang yang tidak terbiasa dengan tata pemerintahan yang baik.

Hal itu lantaran Ahok masih terindikasi terlibat dalam sejumlah kasus keuangan saat menjabat sebagai gubernur. Mulai dari kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng, hingga bus Transjakarta dari Tiongkok.

Tidak hanya soal lemah dalam tata pemerintahan yang baik, Ahok juga disebut RR memiliki track record korporasi payah dan sebatas menampilkan drama media seolah hebat.

Sikap ahokers yang tidak membantah argumen semakin mempertegas tesis yang pernah diucap RR bahwa ahokers hanya bertugas membunuh karakter si pembawa pesan.

“Ahokers terbiasa “kill the messenger” but ignore the real issue. Memang payah,” tegasnya.

Mantan Menko Maritim itu pun pada satu kesimpulan bahwa ahokers tidak lebih dari buzzer bayaran lain yang merusak iklim demokrasi.

“Ahokers dengan etika politik asal hajar, asal bunuh character orang yang berbeda pemdapat, pada dasarnya perusak demokrasi,” kata RR menyimpulkan.

Menurutnya, tindakan ahokers itu semakin kurang ajar lantaran mendapat jaminan perlindungan untuk bertindak. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menyudahi petualangan para buzzer bayaran dan semacamnya.

“Semakin kurang ajar karena banyak paid-buzzers, didukung media mainstream, dilindungi hukum. Cc: Jokowi, it is just too much,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya