Fraksi PKS DPR kunjungi dan beri bantuan ke korban gempa Maluku/Ist
Fraksi PKS DPR RI terbang ke Maluku untuk mengunjungi beberapa lokasi terdampak Gempa, Senin (18/11).
Lokasi yang dikunjungi yaitu tempat pengungsian di Puncak Bumbun Neg. Liang, Kabupaten Maluku Tengah, rumah sakit darurat, serta gereja yang digunakan menampung pengungsi.
Selain itu, mereka juga mengunjungi beberapa sekolah darurat. Kedatangan ke sekolah untuk menemui Kadis Pendidikan dan para kepala sekolah yang sekolahnya roboh akibat gempa.
"Kedatangan Fraksi PKS DPR untuk menunjukkan empati dan kepedulian kami, karena Fraksi PKS cinta kepada warga Maluku yang saat ini terkena musibah dan sebagian masih tinggal di pengungsian," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).
Jazuli tak sendirian, kedatangannya ke Maluku didampingi oleh anggota Fraksi PKS DPR, Saaidah Uluputty, Nasir Jamil, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Aziz serta ketua dan anggota Fraksi PKS DPRD Maluku.
Di depan para pengungsi terdampak gempa, Jazuli juga menyampaikan salam dari Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Ia juga menekankan akan membantu masyarakat Maluku sesuai dengan kewenangan sebagai wakil rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, ia bersama Saadiah dan Nasir Djam juga menyerahkan bantuan dana yang berasal dari gaji pertama anggota DPR beru di periode 2019-2024.
Gaji pertama itu diharapkan bisa membantu para korban dan proses rehabilitasi. Selain itu, ada bantuan berupa dana, logistik, maupun tenaga (relawan) juga telah dihimpun dari kader-kader PKS dari Maluku maupun luar daerah Maluku.
Jazuli juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk membantu saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah di berbagai tempat, khususnya di Maluku.
"Gotong royong, kesetiakawanan, dan kerelawanan adalah budaya bangsa kita. Mari tumbuhkan kesadaran saling membantu saudara sebangsa yang terkena musibah," tambahnya.
Di sisi lain, Jazuli berharap pemerintah dan Pemda setempat merespons cepat dalam melakukan tanggap darurat, menolong masyarakat terdampak, serta dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
"Pemerintah harus memiliki data akurat dan respons yang cepat dan tepat dalam mengoordinir dan mendistribusikan bantuan," tutupnya.
