Tito Karnavian: Saya Ingin Ketemu Calon Kepala Daerah Yang Maju Gratisan

Biaya politik yang dikeluarkan untuk terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, sangat tinggi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut biaya itu mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah hingga biaya politik yang dikeluarkan calon demi mendapat kendaraan politik dari partai.

"(Calon) Bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang enggak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Biaya tersebut, kata Tito, belum ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan urusan non-teknis lain dalam proses pemilihan.

"Sementara dilihat dari pemasukan dan gaji yang didapat, setahun kurang lebih paling hanya Rp 12 miliar, sementara yang keluar Rp 30 miliar. Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa," jelasnya.

Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini, lanjut mantan Kapolri itu, dia mengusulkan untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada Langsung.

"Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturity per daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya," jelasnya.

"Nanti setelah kajian selesai, di daerah yang IDM Tinggi, bisa kita lakukan Pilkada langsung. Yang IDM rendah, kita lakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD," tukasnya.