Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net
Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini memungkinkan kepala daerah terpilih untuk korupsi. Pasalnya, seorang kepala daerah harus mengeluarkan modal yang tidak murah.
Begitu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Dengan kondisi demikian, kata Tito, operasi tangkap tangan kasus korupsi (OTT) yang kerap kali menjerat kepala daerah bukanlah satu hal yang membanggakan.
"Kemudian politik biaya tinggi, kita untuk calon kepala daerah bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito.
Mantan Kapolri ini menyebutkan, biaya kepala daerah mencalonkan diri tinggi. Dia juga mengungkit praktik jual beli suara di masyarakat yang membuat kepala daerah kalau terpilih mencari modal tambahan agar uang yang digelontorkan kembali alias balik modal.
"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," jelasnya.
Tito meminta Pilkada secara langsung untuk dikaji. Tetapi, bukan mewacanakan Pilkada dikembalikan zaman orba, kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"Ada dampak negatif dari pilkada langsung. Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," tukasnya.
