Berita

Tokoh nasional, DR Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Ahok Tidak Terbiasa Dengan Good Governance

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 | 07:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tokoh nasional DR Rizal Ramli dengan tegas menolak rencana pengusungan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu menguraikan bahwa penolakannya tersebut didasari sejumlah hal. Pertama, lantaran Ahok masih terindikasi terlibat dalam sejumlah kasus keuangan saat menjabat sebagai gubernur.

“Mulai dari kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng, hingga bus Transjakarta dari Tiongkok. Itu kasus memperlihatkan dia tidak terbiasa dengan good governance,” tegasnya dalam talkshow Apa Kabar Indonesia Malam bertajuk “Ahok Masuk BUMN: Penolakan Kencang” yang disiarkan TV One, Sabtu (16/11).


Dia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa bangsa Indonesia pernah akan pecah lantaran Ahok. Tepatnya saat jelang Pilkada DKI 2017, di mana ada gelombang umat Islam yang menuntut keadilan karena ada penistaan agama dari Ahok.

Leboh lanjut, pria yang akrab disapa RR itu juga mempertanyakan pengalaman Ahok. Baginya mantan narapidana penistaan agama itu tidak memiliki corporate experiences.

Baiknya, kata mantan Menko Maritim itu, jabatan yang diberikan pada Ahok dialihkan ke anak muda lain yang berpengalaman. Termasuk kepada kalangan tionghoa lain yang lebih memiliki pengalaman eksekutif.

Apalagi, Ahok telah terbiasa memainkan dana non-budgeter, dana yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan berlaku.

“Itu bakal menambah keuntungan lebih besar, kalau Ahok nanti keributan doang,” tekannya.

“Negeri nyaris pecah karena Ahok, kok Pak Jokowi mau bikin masalah baru aja,” tutup Rizal Ramli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya