Berita

Beras ketan/Net

Politik

Pengajuan Impor Beras Ketan Harus Diurai Secara Transparan

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 22:07 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perum Bulog diminta untuk mengurai alasan pengajuan impor beras ketan sebesar 65 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi meminta Bulog untuk menjelaskan mulai dari alasan impor, faktor kegentingan, hingga stok beras ketan yang ada.

Menurutnya, publik harus tahu data yang valid dan data tunggal tentang ketersediaan dan pasokan dari petani dalam negeri. Sebab beras ketan impor yang masuk akan menunjukkan anomali terhadap kegiatan produksi pangan, yang tidak berjalan maksimal.


Terpenting, sambung Baidowi, Bulog mengurai hal tersebut secara transparan.
 
“Jangan pula kita tidak pernah transparan. Maka dari itu. Kemendag jangan terburu-buru memberikan izin impor,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (15/11).

Senada itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati turut mempertanyakan data tentang stok beras ketan. Jika tidak mendesak, maka komitmen Presiden Jokowi tentang impor tidak tidak perlu harus dipertanyakan kembali.
 
“Kalau ada impor saya akan pecat, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang dipecat. Itu sudah basi lah,” ujarnya.

Namun demikian, dia menguraikan bahwa impor bukan merupakan barang haram. Impor bisa dilakukan jika memang ada kebutuhan mendesak yang sesuai dengan data valid.

“Datanya harus divalidasi betul. Jangan yang satu bilang cukup, satunya bilang kurang,” tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya