Berita

Edhy Prabowo lakukan efektivitas anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan/Humas KKP

Politik

Sejalan Amanat Jokowi, Edhy Prabowo Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 11:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penggunaan anggaran yang berbasis pada hasil (output).

Hal ini menurut Edhy sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan kementerian/lembaga menggunakan anggaran secara bijak. Bukan hanya mengejar target penyerapan.

“Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja?" kata Edhy dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama para pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11).


"Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya,” sambungnya.

Menurut Edhy, penyerapan yang dimaksud tidak terbatas kepada tenaga kerja formal. Dengan kemajuan teknologi, ia berpendapat status formal dan informal tidak membedakan jaminan yang didapat tenaga kerja.

Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja. Termasuk stakeholder perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.

“Saya melihat optimisme di KKP. Banyak bidang yang bisa kita tingkatkan dan saya sangat yakin kita bisa sama-sama melakukan penyerapan ini dalam suasana yang rileks tapi semangat,” tegasnya.

Alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden.

Tak hanya budidaya, nilai tambah juga diupayakan di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut. Termasuk riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP.

“Penyerahan DIPA ini akan saya jadikan momen bahwa hari ini pola kita harus diubah. Jangan as usual. Jangan lagi Bapak dan Ibu nunggu instruksi dari saya terus untuk menghasilkan satu terobosan. Sampaikan saja. Nanti kita putuskan dalam rapat pimpinan,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya