Akan Telusuri Desa-desa Fiktif, Menkeu Dapat Bantuan Mendagri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mulai menelusuri "desa hantu" atau desa fiktif yang dikabarkan dapat aliran uang dari program dana desa.

Upaya yang akan dilakukan Sri Mulyani adalah memverifikasi data desa. Kali ini dia tidak akan bekerja sendirian.
 
Sri Mulyani akan melakukan penelusuran bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

"Kemarin pembahasan mengenai apakah seluruh desa adalah desa yang legitimate atau verified. Kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimate mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Tak hanya menelusuri "desa hantu", proses pencairan dana desa pun akan diperketat lagi. Apalagi dana desa ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2019, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun untuk dana desa. Jumlah itu meningkat menjadi Rp 72 triliun pada 2020.

Sementara ini Sri Mulyani masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dan BPK terkait benar atau tidak mengenai fenomena "desa hantu". Selama ini pencairan dana desa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri.