Berita

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Lieus Sungkharisma Dukung Presiden Jokowi Pilih Ahok Jadi Bos BUMN

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 05:54 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir yang akan menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN ternyata mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Apalagi kabar itu kemudian dikuatkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyebut jika pihak istana mempertimbangkan Ahok untuk menjadi salah satu pejabat di Pertamina atau PLN.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma mengatakan, tidak masalah jika Ahok menjadi bos di BUMN.


“Tak apa-apa juga kalau Ahok diangkat jadi komisaris di Pertamina maupun PLN. Itu hak Pak Jokowi selaku presiden. Jangankan komisaris, jadi direktur pun boleh-boleh saja. Toh sebagai orang yang pernah dinyatakan bersalah, Ahok sudah dihukum untuk kesalahannya di masa lalu itu,” kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/11).

Lieus menambahkan, tak ada dasarnya untuk menghalangi Ahok menjadi pejabat di BUMN.

“Statusnya sebagai orang yang pernah dihukum tidaklah mematikan haknya untuk jadi pejabat di BUMN. Lagi pula siapa tahu hukuman yang dijalaninya dulu membuat Ahok sudah berubah. Dia jadi tidak lagi emosional dan tidak lagi bicara kasar," paparnya.

Lebih lanjut Lieus menuturkan, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk mengabdi kepada negara, meskipun pernah terjerat kasus di masa lalu.

“Jadi, terlepas dari hukuman yang pernah diterimanya, Ahok tetaplah warga negara yang memiliki hak untuk berkontribusi pada bangsa dan negara ini,” tegasnya.

Lieus menegaskan, tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk terus menerus memendam kebencian pada seseorang.

“Sekali lagi, Ahok pernah dinyatakan bersalah, toh dia sudah menerima hukumannya. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Hanya saja kadang kesalahan kita berbeda-beda. Lagi pula, tidak ada jaminan pejabat yang gak pernah dihukum, tidak akan melakukan kesalahan," paparnya.

Lieus juga mengingatkan Ahok agar berhati-hati jika benar menjadi bos di BUMN. Dia berharap Ahok bisa benar-benar menjalankan amanah itu dengan baik dan tidak lagi bersikap arogan.

"Tegas dan kritis itu boleh. Tapi bersikap kasar dan merendahkan orang lain jangan lagi terulang," harap Lieus. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya