Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net
Saat para menteri Kabinet Indonesia Maju menyiapkan strategi dan kebijakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung tancap gas.
Kemendagri mengundang seluruh Gubernur, Bupati, Walikota serta pimpinan daerah dari unsur TNI, Polri dan Kejaksaan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Dosen ilmu politik UKI yang Direktur Tikar Institute, Sidratahta Mukhtar mengatakan, rakor ini strategis dan timely serta gebrakan yang sangat cerdas dari seorang Tito.
"Bagaimanapun kabinet baru perlu menyatukan pikiran dan langkah guna menerjemahkan visi nasional yang disusun Presiden Jokowi," kata Sidratahta dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11).
Dalam mempercepat gerak pembangunan nasional, kuncinya ada pada sinergi dan koordinasi antar kementerian lembaga baik di pusat maupun daerah, bahkan sampai ke jajaran pemerintahan desa.
Karena itu, Sidratahta memberikan apresiasi yang tinggi pada gebrakan cerdas Tito. Menurutnya, peran birokrasi pemerintah sangat menentukan bagi pembangunan nasional, tetapi budaya birokrasi kadang lamban dan tak efektif.
Jelas Sidratahta, Indonesia adalah bangsa besar tetapi menghadapi tantangan kompleks di tengah dinamika dan kompetisi antar bangsa dewasa ini. Karena itu, tata kelola pemerintahan harus efektif.
Terobosan Presiden Jokowi mengenai pemangkasan jenjang birokrasi pemerintahan adalah satu strategi mendorong peran birokrasi pusat dan daerah secara lebih baik lagi, lebih berintegritas dan makin dipercaya publik.
Mencermati situasi politik dan keamanan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Sidratahta, menunjukkan perlunya peran Kemendagri dalam deteksi dini dan pencegahan konflik, kekerasan dan gejolak daerah dengan segala motif dan ancaman yang mengitarinya.
"Kita menyadari pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilakukan, akan menghadapi banyak hambatan jika pilar keamanan dalam negeri diabaikan," terang Sidratahta.
Adapun kunci pencegahanya, negara harus hadir dengan meningkatkan keamanan daerah. Selain pembangunan daerah berjalan dengan aman, dan bebas korupsi dan praktik oligarki, juga melalui strategi kepemimpinan birokrasi ala Tito akan meyakinkan bahwa lebih dari 500 daerah otonom di Indonesia sebagai wilayah nasional yang ramah investasi, ramah usaha dan produktif.
"Prinsip
security to promote prosperity menjadi landasan utama peran pemerintahan Jokowi saat ini," ungkap Sidratahta.
Dengan gebrakan dan kelihaian Tito, Kemendari diyakini akan mampu memahami dan menerjemahkan dengan cepat kebijakan dan program strategis Presiden Jokowi di periode kedua.
"Selain tata kelola daerah dan memastikan
good governance, juga isu radikalisme yang sudah merasuki sistem birokrasi harus dihadapi dengan peran komunitas intelijen pusat dan daerah yang makin baik, mengingat Kemendagri sebagai
leading sector yang harus mengkoordinasikan peran semua elemen dalam rangka cegah tangkal radikalisme, terutama pada sektor pendidikan, agama dan sosial politik daerah," demikian Sidratahta.
