Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Hukum

Ketum KNPI Berharap Kasus Cek Bodong Panita Kongres Diusut Profesional

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 18:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kisruh Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XV tahun2018 masih terus berlanjut. Kali ini pihak hotel tempat berlangsungnya kongres melaporkan para panitia kongres.

Hal itu diungkap oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama yang dipanggil untuk dijadikan saksi.

"Saya sebagai ketua umum DPP KNPI baru dipanggil sebagai saksi," kata Haris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (14/11).


Pemanggilan terhadap dirinya berdasarkan surat dengan nomor: S.Pgl/2805/XI/RES.1.11./2019/DITTIPIDEKSUS oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri Subdit II DITTIPIDEKSUS.

Haris mengatakan, dia diperiksa atas dugaan kasus penipuan sewa hotel dengan menggunakan cek kosong untuk kegiatan acara kongres pada 18-22 Desember 2018 di Hotel The Forest Resort Hotel (Green Forest Bogor).

"Pihak hotel melaporkan para pelaku yang membayar sewa hotel dengan cek kosong senilai Rp 907.387.000. Adapun para terlapor yaitu mantan Ketua Umum DPP KNPI periode 2015-2018 saudara Muhammad Rifai Darus, mantan Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab bersama Nevi Ervina Rahmawati dan Sekar Arum Widara," ujarnya.

Usai diperiksa, Haris berharap agar pihak kepolisian bisa menjalankan tugas secara profesional dalam penanganan kasus tersebut. Karena kasus ini mencoreng nama baik organisasi kepemudaan KNPI.

"Saya juga berharap agar para pelaku bisa ditindak tegas jika memang telah melakukan dugaan penipuan dengan cara memberikan cek kosong kepada pihak hotel. Ini juga akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan seluruh pengurus DPP KNPI agar tidak terulang lagi masalah yang seperti ini," ungkapnya.

Meski demikian Haris mengaku prihatin atas kasus yang menimpa para panitia kongres ini. Apalagi kata dia, permasalahan ini menyeret nama mantan Ketua Umum DPP KNPI M. Rifai Darus dan mantan Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya