Rencana mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dipikir secara matang.
Analis politik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira mengingatkan bahwa penunjukan itu akan berdampak besar pada citra Presiden Joko Widodo.
Bagaimanapun juga, katanya, mantan narapidana penistaan agama itu merupakan sosok yang pernah tercatat memiliki dosa kepada rakyat Indonesia.
Sebagaimana catatan Tim Satu Negeri, ada delapan kasus korupsi yang diduga melibatkan Ahok dan belum tuntas. Selain itu, perilaku Ahok selama menjabat gubernur DKI yang gemar memaki rakyat juga masih membekas. Baca:
Inilah Dugaan Kasus-Kasus Korupsi Ahok"Ahok tuh agak berbeda dengan orang biasa. Karena kalau orang biasa melakukan dosa itu bisa saja dilupakan, tapi kalau Ahok berbuat dosa itu bisa sangat membekas diingat terus," ucap Geradi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).
Ingatan publik itu, sambungnya, bahkan membuat berapapun besar jasa Ahok menjadi terlihat biasa saja. Dengan kata lain, masyarakat akan sulit melihat sisi baik Ahok setelah sekian banyak hal yang telah dilakukan dan merugikan rakyat.
“Jadi yang resisten itu publik tidak akan pernah punya pikiran positif terhadap Ahok,†tegasnya.
Sehingga, lanjut Geradi, jika Ahok tetap dijadikan direksi di salah satu perusahaan di BUMN, maka akan sangat berdampak besar kepada pemerintah maupun Presiden Joko Widodo.
Terlebih lagi, jika Ahok kembali tersangkut skandal kasus di perusahaan BUMN yang dipimpin.
"Jadi dampaknya akan dua kali lebih besar buat Jokowi atau buat pemerintah," pungkasnya.
