Ini Syarat Mutlak Yang Harus Dipenuhi Ahok Jika Dijadikan Pimpinan BUMN

Menjadi seorang pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya sekadar punya kemampuan dan pengetahuan. Lebih dari itu, seorang pimpinan BUMN harus punya integritas dan behavior (sikap).

Hal tersebut diungkapkan pimpinan MPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, menyikapi soal bakal ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama sebagai pimpinan di salah satu BUMN oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut politikus senior ini, ada sejumlah faktor yang membuat seseorang pantas atau tidak pantas duduk sebagai pimpinan BUMN. Dan hal tersebut rasanya jadi syarat mutlak bagi pria yang karib disapa Ahok itu sebelum didapuk jadi pimpinan BUMN.

“Saya hanya mengatakan, untuk menjadi seorang pejabat negara ataupun pejabat pemerintah banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Di antaranya faktor integritas dan behavior," ucap Syarief Hasan, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11)

"Bagaimanapun juga ini kan menyangkut masalah kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Terkait polemik Ahok yang ditawari untuk duduk di salah satu pimpinan BUMN, ada faktor lain yang jadi pertimbangan. Yaitu status Ahok sebagai mantan narapidana dalam kasus penodaan agama.

Namun, bagi beberapa pihak hal tersebut tidak masalah jika Ahok menjadi bagian dari BUMN dengan status eks napi.

“Ya, kuat atau tidak kuatnya itu kan tergantung yang mengeluarkan (putusan), apalagi kalau seorang Presiden. Lagi-lagi kita terkait kepada apa yang disebut integritas dan behavior. Integritas dalam memimpin bangsa ini, saya pikir itu,” tegasnya.

Nama Ahok mendadak kembali ramai diperbincangkan publik usai ditawari menjabat pimpinan BUMN oleh Erick Thohir. Rencana inilah yang kemudian memunculkan pro dan kontra di masyarakat. 02han