Berita

Beras ketan/Net

Politik

Alasan Di Balik Rencana Impor Beras Ketan Harus Diurai

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 18:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana Perum Bulog melakukan impor beras ketan ke Thailand dan Vietnam dipertanyakan. Sebab, impor yang rencananya mencapai 65 ribu ton itu dianggap tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty meminta Bulog untuk mengurai terlebih dahulu alasan di balik rencana impor tersebut. Seperti data stok nasional, prediksi permintaan dan hal-hal lain yang membuat harus melaksanakan impor.

“Jadi perlu transparansi. Mungkin presiden perlu untuk meminta kepada Bulog untuk transparansi kebijakannya,” kata Telisa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11).


Transparansi ini, sambungnya, merupakan bagian dari pengawasan impor. Jika alasan impor masuk akal dan sesuai dengan data-data yang ada, maka bisa dimaklumi.

“Beras khusus itu memang diskresinya lebih tinggi daripada beras umum. Namun, transparansinya tetap harus didahulukan,” tegasnya.

Permintaan impor beras ketan ke Kementerian Perdagangan ini telah diakui Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal. Dia menguraikan bahwa impor dilakukan karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri.

Namun ia tidak merinci berapa ton pasokan dalam negeri dalam setahun dan kebutuhan total di dalam negeri.

"Kalau data pasokan dalam negeri ada di Kementan, yang pasti ini kan kebutuhan customer yang minta segitu, kategori beras ini kan khusus dan tidak gampang mendapatkannya," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya