Gubernur Anies Baswedan/Net
GUBERNUR Anies Baswedan works alone. Tanpa Wakil Gubernur. Sudah 1,3 tahun. Lama banget. Pantes masuk Museum Record.
Dia kadang ngeluh. Enggak adanya Wakil Gubernur sedikit-banyak bikin repot. Serangan manipulative polemik anggaran. Ceritanya lain apabila ada Wakil Gubernur yang bantu di masalah teknis dan contra-issue.
Partai Gerindra kasih
chance PKS sodorkan Calon Wagub. Nama "Agung Yulianto" dan "Ahmad Syaikhu" diendorse. Keduanya dari PKS.
Anies Baswedan lalu mengajukan dua nama itu ke DPRD Jakarta pada 4 Maret 2019.
Panitia Khusus dibentuk. Kun-ker ke Grobogan dan Riau. Sukses bahas draft Tatib Pemilihan Wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno.
Tahap selanjutnya adalah rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI. Di sini proses mandek. Tiga kali molor. Rapimgab tidak pernah kuorum. Pimpinan Pansus Ongen Sangaji dan Bestari Barus tak berdaya.
Ini bahasa politik. DPRD tidak setuju dua calon pengganti wakil gubernur dari PKS.
Berdasarkan aturan, kedua partai pengusung berhak sodorkan dua nama. Artinya satu dari PKS dan satu lagi dari Gerindra. Demikian proses demokrasi yang benar.
Pilpres selesai. Era baru dimulai. Konstelasi politik berubah. Kontrak politik
expired. Proses politik berdasarkan tempus delicti mutakhir. Dinamika politik tidak mengenal asas retroaktif,
ex post facto atau tidak berlaku surut. Dalam bahasa hukum;
stratfrecht heeftgeen terugwerkende kracht.
Poros baru tercipta. MRT Summit. Koalisi Adil-Makmur bubar. PKS nyinyir, nyerang & nyindir-nyindir Gerindra. Di pemilihan Ketua MPR, Gerindra ditinggal sendirian. Akhirnya Nasdem dan PKS berpose 'Pelukan Teletubbies'. Tidak ada lagi kategori nisbi "Partai Pro Penista Agama".
Politik lokal Jakarta kena imbas. Mau enggak mau, suka tidak suka, semua komponen politik harus beradaptasi & menyesuaikan diri dengan arus perubahan.
The wind of change has begun to develop.Deadlock Wakil Gubernur harus diberesin. Jangan biarkan Anies Baswedan kerja sendirian. Dikerjain
haters dan PSI.
Dalam rangka menghancurkan
deadlock itu, Partai Gerindra sodorkan empat nama calon pengganti wakil gubernur; Saefulloh, Ferry Juliantono, Arnes Lukman, dan A Riza Patria.
Keempatnya orang baik.
Qualified bantu kerja gubernur. Jangan ada dua matahari kembar.
Tapi alas, Terobosan Gerindra itu direspon negatif oleh Ahmad Syaikhu. Dia berkata, "Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik".
Kepentingan pribadi, egoisme dan ambisinya terganggu dengan adanya kandidat dari Gerindra. Namanya bisa langsung masuk kotak. Enggak sampe pembahasan rapimgab.
Bila dua nama calon pengganti wakil gubernur tetap dari PKS, niscaya
deadlock akan terus terjadi. Nasib rakyat Jakarta dan kinerja Anies Baswedan dipertaruhkan.
Tampaknya PKS kurang sadar; kesabaran rakyat Jakarta tinggal sedikit. Mereka tidak suka gubernurnya dipermainkan tanpa wakil gubernur.
Jangan pernah mengira PKS penentu nasib Jakarta. Ada 10 juta orang Jakarta dan PKS hanya dipilih 917.005 suara.
Mekanisme demokrasi dan bukan diktatorial ala PKS seharusnya jadi
rule of the game pemilihan wakil gubernur pengganti. Sehingga PKS tidak disalahkan menjadi sumber tidak adanya Wakil Gubernur Jakarta dan penyebab
deadlock.
Penulis merupakan aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak)
