Kapolri Jenderal Idham Azis/Net
Catatan Setara Institute, dalam 12 tahun terakhir Kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang cukup menonjol dalam hak pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Riset Setara Institute Halili dalam Diskusi media bertajuk “Kapolri Baru: Agenda Penanganan Terhadap Pancasila" di Ibis Tamarin Hotel, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
“Kami menemukan dua aktor penting yang terbukti melanggar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dua aktor itu antara lain, Kepala Pemerintah Daerah dengan aparatnya, dan kedua adalah pihak kepolisian," kata Halili.
Untuk itu, sambung Halili, Setara Institute memberikan rekomendasi untuk Kapolri baru Jenderal Idham Azis agar melakukan audit tematik terhadap jabatan petinggi dan anggota serta screening ideologis dalam rekrutmen politisasi dan diskriminasi berbasis SARA.
Sementara disisi lain, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengapresiasi kinerja satgas nusantara Polri yang dinilai cukup baik dan efektif.
"Satgas patut dipertahankan bahkan dipermanenkan, khususnya dalam menangani kasus intoleransi dan melakukan pembinaan dengan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, dalam mencegah radikalisme maupun kasus intoleransi, polisi memiliki otoritas yang kuat dalam penilaian masyarakat untuk menangani hal tersebut.
"Kami harap ada satgas khusus. Kami ingin setidaknya di tingkat Polda ada polisi spesialis yang menangani politisasi SARA dan memiliki pemahaman akan hal ini," pungkasnya.
