Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Bisnis

Asing Ragukan Kestabilan Ekonomi Indonesia, Pengamat: Ini Tamparan Untuk Sri Mulyani

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 20:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan ekonom asing terhadap klaim kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah tamparan keras bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ekonom Hong Kong dan peneliti Inggris itu punya data pembanding soal keadaan ekonomi Indonesia tentu menjadi tamparan keras untuk reputasi tim ekonomi Indonesia sekarang, terutama periode yang lalu," tutur peneliti Founding Fathers House, Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/11).

"Artinya datanya enggak cocok, anggaplah kata mereka (pertumbuhan ekonomi) enggak sampai 5 persen seperti versi pemerintah, ini kan tamparan keras buat tim ekonomi KIK," sambungnya.


Dengan ini, ia khawatir ke depan tim ekonomi Indonesia tak akan dipercaya di dunia luar lantaran memanipulasi data pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Di dalamnya kan ada Mbak Sri Mulyani, reputasinya sudah enggak diragukan dengan pernah di Word Bank. Tapi setelah ini saya khawatir ada distrust dari luar. Efek kejutnya pasar Indonesia akan goyah, karena biasanya ada sentimen pasar internasional enggak percaya," ungkapnya.

Berdasarkan hasil analisa dari analis ekonomi Capital Economics asal Inggris, Gareth Leather, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang begitu signifkan setahun terakhir. Hal itu berbeda dengan angka stabil yang dirilis pemerintah, yakni di kisaran 5 persen.

"Kami tidak memiliki kepercayaan banyak pada angka-angka resmi PDB Indonesia yang telah stabil selama beberapa tahun terakhir,” kata Leather seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (6/11).

Selain Leather, Ekonom Hong Kong dari Natixis SA, Trinh Nguyen juga mempertanyakan angka tersebut dalam unggahan di Twitter pribadinya.

"Saya tidak tahu bagaimana ekonomi dapat tumbuh pada tingkat yang sama untuk waktu yang lama, tetapi itu dialami Indonesia. Padahal pengeluaran pemerintah lemah dan investasi melambat ditambah impor mengalami kesulitan," ujarnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya