Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Dahnil Semprot Eks Staf Ahok Saat Bahas Anggaran Tim Anies

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 16:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Usulan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta yang mencapai Rp 26,5 miliar di tahun 2020 menuai pro dan kontra di publik. Ada yang mempermasalahkan anggaran tim Anies Baswedan itu diambil dari APBD DKI Jakarta.

Salah satu yang mempersoalkan tersebut adalah anggota DPRD DKI Ima Mahdiah. Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menguraikan bahwa tim gubernur di era Ahok tidak menggunakan APBD.

Gaji tim gubernur, katanya, tidak pernah dianggarkan dalam APBD.  


“Tim gubernur pada masa Pak Basuki dibiayai dengan menggunakan dana operasional gubernur, bukan melalui APBD,” ujarnya dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (7/11).

Kicauan ini langsung disambar oleh Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia memberi pencerahan kepada politisi PDI Perjuangan tersebut mengenai substansi dari gaji tim gubernur.

“Mbak maaf, saya bantu sedikit menerangkan ya. Anda anggota DPRD kan? Dana operasional gubernur itu asalnya dari APBD,” terang mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Sementara itu, seorang warganet mengomentari pernyataan Dahnil. Dia menyebut, jika TGUPP dialikasikan langsung dari APBD DKI, maka budget mereka dobel.

“Maksudnya TGUPP itu diambil saja lah dari dana operasional gubernur. Jadi bukan budget tersendiri yang terpisah,” ujar akun @tikasinaga.

Dahnil justru balik bertanya mengenai dobel anggaran yang dimaksud warganet tersebut. Dia menerangkan bahwa dobel anggaran bisa terjadi jika seseorang dibayar oleh APBD atau APBN untuk jabatan yang berbeda.

“Kalau yang kau maksud itu bukan double hanya beda akun dan alokasi saja. Kau sudah paham?” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya