Berita

Emrus Sihombing/Net

Politik

Jokowi-Surya Paloh Tegang, Apa Gara-Gara Jaksa Agung Tidak Dari Nasdem?

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 12:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mulai menegang. Setidaknya hal itu diperlihatkan dari sambutan Jokowi saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Partai Golkar di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi menyindir Surya Paloh yang bermanuver dengan mengunjungi Kantor DPP PKS beberapa waktu lalu. Surya disebut Jokowi lebih erat memeluk Presiden PKS Sohibul Iman ketimbang dirinya.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyayangkan manuver Surya Paloh tersebut. Ini mengingat hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi sangat akrab sejak periode pertama.


“Di periode kedua, Jokowi bahkan mengakomodasi tiga menteri dari Nasdem,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/11).

Menurut Emrus, publik kini mulai berpikir liar mengenai manuver Surya Paloh. Salah satunya adalah muncul dugaan Nasdem bermanuver karena tidak lagi diberi jabatan sebagai Jaksa Agung. Di periode pertama Jokowi, Jaksa Agung dijabat kader Nasdem HM Prasetyo.

“Walau waktu itu secara jurudis kemudian mundur dari Nasdem, namun secara sosiologis dan psikologis orang yang bersangkutan tetap “bagian” dari Nasdem,” terangnya.

Sementara di periode ini, Jokowi menempatkan kalangan profesional, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Meskipun mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu disebut-sebut memiliki afiliasi dengan PDI Perjuangan.

“Karena itu, bisa saja publik bertanya-tanya, relasi yang tampaknya mulai “mendingin” antara Surya Paloh dengan Jokowi, apakah karena Jaksa Agung tidak lagi dari Nasdem?” tanyanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya