Berita

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto/Net

Politik

Rumah Nawacita Imbau Fraksi PSI Tidak Bikin Gaduh

RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 11:24 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Kegaduhan soal APBD DKI Jakarta yang dipicu oleh unggahan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, di media sosial terus menuai kritik.

Seharusnya, kalau ada yang janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dibahas di sesama anggota Dewan dan Pemprov DKI. Bukan diumbar di media sosial.

Kali ini, kritikan terhadap Anggota DPRD DKI berusia 22 tahun itu disampaikan Rumah Nawacita, relawan pendukung Presiden Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto mengimbau anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk tidak membuat kegaduhan.

"Memang hak dari DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Tetapi jangan membuat kegaduhan yang membuat tontonan-tontonan yang selalu begitu saja," kata Raya kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telpon, Rabu (6/11).

Raya memaklumi kekritisan PSI sebagai Fraksi baru di DPRD DKI dalam upaya menunjukkan eksistensi mereka. Namun lebih baik ditempuh dengan tetap menghargai lembaga pemerintahan yang ada.

"Masa harus terus-terusan begitu. Saling menjelekkan, saling menuduh, maling, begal anggaran, segala macam. Dulu begal anggaran, sekarang maling, saling menyalahkan," ujar Raya.

Raya menegaskan, seharusnya fungsi pengawasan memang harus jelas. Tapi jangan sampai saling menyakitkan. Apalagi melecehkan marwah antarunsur pemerintah daerah.

"Karena DPRD menurut UU Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah daerah. Jika dalam pembahasan ada hal-hal ganjil kan bisa dilakukan lewat pembicaraan-pembicaran di DPRD dengan pemerintah. Jangan sedikit-sedikit membuat kehebohan, membuat drama-drama," tegas Raya.

Rumah Nawacita berharap kegaduhan-kegaduhan soal KUA-PPAS diselesaikan secara arif dan bijaksana. Tuntas lewat pendekatan yang beradab.

"Artinya, kalau dia itu rapatnya di DPRD, ya di DPRD itu diselesaikan. Tidak perlu dilanjutkanlah. Pak Gubernur juga sudah mengakui ada kesalahan sistem. Jangan saling menyalahkan," tegas Raya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya