Berita

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto/Net

Politik

Rumah Nawacita Imbau Fraksi PSI Tidak Bikin Gaduh

RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 11:24 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Kegaduhan soal APBD DKI Jakarta yang dipicu oleh unggahan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, di media sosial terus menuai kritik.

Seharusnya, kalau ada yang janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dibahas di sesama anggota Dewan dan Pemprov DKI. Bukan diumbar di media sosial.

Kali ini, kritikan terhadap Anggota DPRD DKI berusia 22 tahun itu disampaikan Rumah Nawacita, relawan pendukung Presiden Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto mengimbau anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk tidak membuat kegaduhan.

"Memang hak dari DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Tetapi jangan membuat kegaduhan yang membuat tontonan-tontonan yang selalu begitu saja," kata Raya kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telpon, Rabu (6/11).

Raya memaklumi kekritisan PSI sebagai Fraksi baru di DPRD DKI dalam upaya menunjukkan eksistensi mereka. Namun lebih baik ditempuh dengan tetap menghargai lembaga pemerintahan yang ada.

"Masa harus terus-terusan begitu. Saling menjelekkan, saling menuduh, maling, begal anggaran, segala macam. Dulu begal anggaran, sekarang maling, saling menyalahkan," ujar Raya.

Raya menegaskan, seharusnya fungsi pengawasan memang harus jelas. Tapi jangan sampai saling menyakitkan. Apalagi melecehkan marwah antarunsur pemerintah daerah.

"Karena DPRD menurut UU Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah daerah. Jika dalam pembahasan ada hal-hal ganjil kan bisa dilakukan lewat pembicaraan-pembicaran di DPRD dengan pemerintah. Jangan sedikit-sedikit membuat kehebohan, membuat drama-drama," tegas Raya.

Rumah Nawacita berharap kegaduhan-kegaduhan soal KUA-PPAS diselesaikan secara arif dan bijaksana. Tuntas lewat pendekatan yang beradab.

"Artinya, kalau dia itu rapatnya di DPRD, ya di DPRD itu diselesaikan. Tidak perlu dilanjutkanlah. Pak Gubernur juga sudah mengakui ada kesalahan sistem. Jangan saling menyalahkan," tegas Raya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya