Berita

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Bukannya Fokus Ke Ekonomi, Pemerintah Malah Lempar Wacana Radikalisme

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 15:35 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Di tengah ancaman resesi global, pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin malah melontarkan isu tentang radikalisme.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, seharusnya pemerintah konsentrasi dengan kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk akibat perang dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat dengan China.
Tak hanya itu, pemerintah harus siap dengan ancaman resesi ekonomi global.
"Dalam dua minggu terakhir, wacana yang dilontarkan oleh pemerintah justru mengenai radikalisme, dan bukannya mengenai ekonomi. Ini benar-benar mengecewakan," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya sedang menanti bagaimana langkah taktis tim ekonomi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, dalam menghadapi resesi global.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada isu ekonomi, terutama bagaimana menghadapi resesi. Sebab, sesudah saya baca kembali, APBN 2020 ternyata sama sekali tak memuat asumsi resesi, sehingga tidak punya rencana mitigasi apapun jika terjadi resesi ekonomi," paparnya.

Fadli menuturkan, pada asumsi makro APBN tahun 2020, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.

"Asumsi tersebut sangat tak realistis, karena lebih tinggi dibanding outlook 2019. Padahal, outlook 2019 saja sudah tidak realistis," sesalnya.

Fadli menekankan, prinsip dasar mitigasi resesi adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah.

Sayangya, sebelum menerapkan prinsip tersebut, pemerintah malah sudah merilis kebijakan yang membebani masyarakat, seperti kenaikan premi BPJS Kesehatan hingga 100 persen, belum lagi jika tarif listrik juga jadi dinaikkan yang berimbas pada daya beli masyarakat yang kian tergerus.

"Saya tak bisa membayangkan bagaimana rakyat kecil akan bertahan dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif seperti itu," pungkasnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya