Berita

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Bukannya Fokus Ke Ekonomi, Pemerintah Malah Lempar Wacana Radikalisme

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 15:35 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Di tengah ancaman resesi global, pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin malah melontarkan isu tentang radikalisme.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, seharusnya pemerintah konsentrasi dengan kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk akibat perang dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat dengan China.
Tak hanya itu, pemerintah harus siap dengan ancaman resesi ekonomi global.
"Dalam dua minggu terakhir, wacana yang dilontarkan oleh pemerintah justru mengenai radikalisme, dan bukannya mengenai ekonomi. Ini benar-benar mengecewakan," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya sedang menanti bagaimana langkah taktis tim ekonomi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, dalam menghadapi resesi global.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada isu ekonomi, terutama bagaimana menghadapi resesi. Sebab, sesudah saya baca kembali, APBN 2020 ternyata sama sekali tak memuat asumsi resesi, sehingga tidak punya rencana mitigasi apapun jika terjadi resesi ekonomi," paparnya.

Fadli menuturkan, pada asumsi makro APBN tahun 2020, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.

"Asumsi tersebut sangat tak realistis, karena lebih tinggi dibanding outlook 2019. Padahal, outlook 2019 saja sudah tidak realistis," sesalnya.

Fadli menekankan, prinsip dasar mitigasi resesi adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah.

Sayangya, sebelum menerapkan prinsip tersebut, pemerintah malah sudah merilis kebijakan yang membebani masyarakat, seperti kenaikan premi BPJS Kesehatan hingga 100 persen, belum lagi jika tarif listrik juga jadi dinaikkan yang berimbas pada daya beli masyarakat yang kian tergerus.

"Saya tak bisa membayangkan bagaimana rakyat kecil akan bertahan dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif seperti itu," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya