Berita

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Bukannya Fokus Ke Ekonomi, Pemerintah Malah Lempar Wacana Radikalisme

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 15:35 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Di tengah ancaman resesi global, pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin malah melontarkan isu tentang radikalisme.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, seharusnya pemerintah konsentrasi dengan kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk akibat perang dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat dengan China.
Tak hanya itu, pemerintah harus siap dengan ancaman resesi ekonomi global.
"Dalam dua minggu terakhir, wacana yang dilontarkan oleh pemerintah justru mengenai radikalisme, dan bukannya mengenai ekonomi. Ini benar-benar mengecewakan," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya sedang menanti bagaimana langkah taktis tim ekonomi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, dalam menghadapi resesi global.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada isu ekonomi, terutama bagaimana menghadapi resesi. Sebab, sesudah saya baca kembali, APBN 2020 ternyata sama sekali tak memuat asumsi resesi, sehingga tidak punya rencana mitigasi apapun jika terjadi resesi ekonomi," paparnya.

Fadli menuturkan, pada asumsi makro APBN tahun 2020, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.

"Asumsi tersebut sangat tak realistis, karena lebih tinggi dibanding outlook 2019. Padahal, outlook 2019 saja sudah tidak realistis," sesalnya.

Fadli menekankan, prinsip dasar mitigasi resesi adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah.

Sayangya, sebelum menerapkan prinsip tersebut, pemerintah malah sudah merilis kebijakan yang membebani masyarakat, seperti kenaikan premi BPJS Kesehatan hingga 100 persen, belum lagi jika tarif listrik juga jadi dinaikkan yang berimbas pada daya beli masyarakat yang kian tergerus.

"Saya tak bisa membayangkan bagaimana rakyat kecil akan bertahan dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif seperti itu," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya