Berita

Nasdem tidak akan mudah untuk tetap jadi tukang kritik pemerintah/Net

Politik

Tidak Mudah Bagi Nasdem Untuk Menjadi Oposisi Di Dalam Koalisi

SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 15:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Safari politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bukan tak memberi konsekuensi. Karena Nasdem masih tercatat sebagai anggota Koalisi, meski sikapnya belakangan cenderung menjadi Oposisi.

Direktur Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menyampaikan, tak mudah bagi Nasdem untuk tetap berada di pemerintahan dan koalisi Jokowi tapi tetap konsisten memberikan kritik secara konstruktif.

“Memang, dalam koalisi multipartai presidensil seingkali terjadi, hampir selalu terjadi. Partai tertentu tidak 100 persen bersama presiden. Pengalaman Indonesia kan begitu, 2014-2019 ada partai anggota koalisi tetapi dalam beberapa kebijakan beda dengan Presiden. Itu kan bisa, biasa saja. Nah, bisa saja yang dimaksud Nasdem adalah seperti itu,” ungkap Djayadi di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Senin (4/11).


Lanjut Djayadi, Nasdem berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi mengenai beberapa kebijakan. Hingga akhirnya Nasdem menyuarakan sikap kritisnya dengan cara mendekati pihak oposisi.

“Bisa juga, Nasdem sedang mempersiapkan diri mencari ancang-ancang untuk membangun poros oposisi baru. Dan itu berarti, sekarang ada tiga partai di luar pemerintahan, itu kalau digabung Nasdem. Bergabung dengan poros oposisi itu ya tentu akan cukup kuat,” paparnya.

Karena dari segi kursi di DPR partai oposisi saat ini mendapatkan 26 persen, jika ditambah dengan Nasdem 9 persen menjadi 35 persen. Jadi, dari segi jumlah kursi, koalisi dan oposisi cukup seimbang.

“Dari segi jumlah partai juga kan empat lawan lima itu cukup seimbang. Tetapi itu baru perkiraan, bisa juga muncul poros baru misalnya Nasdem bergabung dengan PKS dan PAN, tiba-tiba Demokrat ditarik masuk oleh Pak Jokowi, bisa saja kan,” tambahnya.

“Jadi, sekali lagi ini tampaknya masih saling penjajakan. Dan mungkin Nasdem juga masih menunggu bagaimana reaksi partai-partai di internal koalisi, terutama reaksi Pak Jokowi gimana,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya