Berita

Andre Rosiade/Net

Politik

Rakyat Nunggak BPJS Karena Ekonomi Sulit, Bukan Tidak Patuh

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 20:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah. Beragam cara dilakukan agar kerugian bisa ditutupi. Salah satunya dengan menaikkan iuran peserta 100 persen.

Selain itu, beredar rumor bahwa BPJS Kesehatan akan melakukan penagihan dengan mendatangkan debt collector ke rumah-rumah yang telah bayar.

Rumor itu kemudian mendapat kritikan dari anggota DPR, Andre Rosiade. Dia meminta agar BPJS Kesejatan menghentikan aturan yang membebani rakyat.


“Hentikan rencana penagihan memakai debt collector dan jangan persulit masyarakat untuk membuat SIM dan paspor,” tegas politisi Gerindra itu dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (3/11).

Dia menegaskan bahwa rakyat menunggak iuran bukan karena tidak patuh pada pemerintah. Melainkan memang mereka sedang terlilit dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit.

“BPJS hadir unruk meringankan bukan membebani rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf telah membantah rumor mengenai debt colector. Menurutnya, tim memang ada yang diturunkan untuk menagih pembayaran. Adapun tugas tim tersebut sebatas telecollecting via telepon dan WA.

“Ada tim yang diturunkan untuk menagih, karena ini kewajiban untuk membayar. Kader JKN namanya," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya