Pemilihan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dianggap sudah tepat. Nadiem merupakan sosok muda berbakat yang mampu melangkah maju untuk perubahan ekonomi Indonesia.
Namun, pengembangan ekonomi di Indonesia dinilai belum siap menerima latar belakang Nadiem sebagai pengembang dunia digital.
Pernyataan tersebut terlontar dari Sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tamagola di acara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja Pada Pemerintahan Periode Kedua Jokowi†di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Minggu (3/11).
Tamrin menilai Presiden Joko Widodo kerap memberikan pernyataan terkait mengedepankan perbaikan di sektor sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menghadapi persaingan global dan revolusi industri 4.0 dan 5.0.
Namun sayangnya, Presiden Jokowi belum menyiapkan aturan pendidikan dan ekonomi yang relevan dengan 4.0 dan 5.0, khususnya dengan kualifikasi keilmuan Nadiem.
"Yang belum benar itu adalah pada saat Jokowi menaruh Nadiem di situ, dia belum mengubah kebijakan ekonomi yang dasarnya dari ekstraktif ke produktif. Karena mesti nyambung antara apa yang mau dihasilkan oleh Nadiem dalam pendidikan dengan kegiatan ekonomi produktif dan nyambung juga dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang memang mengarah ke situ,†ungkap Tamrin di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Minggu (3/11).
Tamrin menganggap posisi Nadiem sebagai Menteri Pendidikan sudah tepat untuk menciptakan SDM Indonesia yang siap menghadapi ekonomi masa depan.
"Nadiem itu sudah benar ditaruh di situ karena dia tahu tentang ekonomi masa depan. Yang terpengaruh dengan 4.0 dan 5.0 itu,†paparnya.
Di sisi lain, Tamrin juga menilai misi Presiden Jokowi sama seperti Soeharto yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Jokowi, kata Tamrin, pada periode kedua ini juga menekankan konsentrasi ekonomi dengan dibarengi stabilitas hukum.
"Sehingga tidak boleh ada gangguan stabilitas ekonomi. Tetapi sebenarnya yang jadi duduk perkara dengan ekonomi sebenarnya bukan di situ. Duduk perkaranya ekonomi yang dikembangkan Jokowi masih ekonomi ekstraktif bukan ekonomi produktif," jelas Tamrin.
Menurut dia ekonomi ekstraktif pernah dilakukan saat Orde Baru. Seharusnya, untuk tantangan saat ini, Presiden Jokowi harus mengedepankan ekonomi produktif.
"Ekonomi produktif itu lebih diutamakan, kalau ekstraktif ini kan lama-lama habis itu tambang-tambang, kemudian kelapa sawit juga terbatas akan habis," jelas dia.
