Berita

Ketua YLBHI Jakarta, Asfinawati/RMOL

Politik

Dewan Pengawas Itu Mengawasi, Bukan Berkuasa Ikut Menjalankan Tugas

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 17:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembentukan Dewan Pengawas sesuai UU 19/2019 tentang KPK dinilai sebagai langkah politik pemerintah dalam mencampuri penegakan hukum tanah air.

Peniliaian itu sebagaimana disampaikan Ketua YLBHI Jakarta, Asfinawati di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (3/11).

"Dewan Pengawas ini sangat politis, jelas sekali," ujarnya.


Persoalan dari Dewan Pengawas, kata Asfin, adalah bagaimana pemberian kewenangan yang dipandang berlebihan. Bahkan, lebih tinggi dari pimpinan KPK itu sendiri.

Pasalnya, kata dia, Dewan Pengawas memiliki kuasa penuh pada pimpinan KPK. Di mana, saat KPK akan melakukan proses penegakan hukum, maka semua harus sepengetahuan dan diizinkan Dewan Pengawas.

"Semua orang yang mengerti bahwa pengawas itu ya namanya mengawasi bukan menjalankan, kalau sekarang kan dia mengimplementasi," jelasnya.

Seharusnya, sambungnya, sebagai badan pengawasan tentu cara kerjanya adalah menyaksikan. Jika KPK ditentukan melenceng, maka saat itulah Dewan Pengawas menegur dan mengingatkan.

"Dari situ saja ada ketidaksesuaian nama dengan fungsi yang dijalankan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya