Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Radikalisme, Ekonomi Lesu Dan Rekonsiliasi Kerakyatan

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 15:23 WIB | OLEH: SYA'RONI

PUBLIK terus digiring untuk mempercayai bahaya radikalisme. Namun di sisi lain, masyarakat tidak diberi pemahaman tentang batasan-batasan radikalisme.

Opini tentang radikalisme sebenarnya jauh panggang dari api. Permasalahan riil masyarakat adalah ekonomi bukan radikalisme. Berkali-kali survei menyatakan bahwa faktor ekonomi lah yang saat ini sedang ditunggu perbaikannya.

Masyarakat tidak memperdulikan ancaman radikalisme karena merasa bahwa radikalisme bukan ancaman bagi kehidupannya. Publik cenderung takut akan keberadaan masa depan ekonominya. Publik lebih menunggu gebrakan di bidang ekonomi.


Lebih baik seluruh potensi kekuatan pemerintah difokuskan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Jika narasinya ekonomi, diyakini masyarakat akan berbondong-bondong ikut berpartisipasi. Namun bila narasinya masih radikalisme rakyat akan kesulitan meresponsnya.

Bahkan jika opini radikalisme terus digeber, tapi di sisi lain batas-batas radikalisme belum terdefinisikan secara baik, dikhawatirkan akan memunculkan pemahaman yang keliru.

Masyarakat yang belum paham batasan radikalisme akhirnya bisa melakukan tindakan yang tidak tepat. Dampak terburuknya, bisa saja terjadi gesekan antar masyarakat yang saling mengklaim sebagai pemberantas radikalisme.

Hematnya, soal radikalisme tidak perlu diopinikan secara berlebihan. Lebih tepat segera dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut aparat hukum diduga sebagai pelaku radikalisme. Gerakan senyap dalam koridor hukum lebih menguntungkan dibanding tindakan kampanye gaduh yang bisa memperkeruh suasana.

Terkait tim terpadu penanganan konflik sosial dan bahaya radikalisme yang akan dibentuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja. Keberadaanya hanya akan memperkeruh suasana. Saat ini lebih tepat membentuk tim untuk mempersatukan anak bangsa.

Pilpres 2019 memunculkan dampak keterbelahan rakyat. Tapi kenyataannya, aktor-aktor politik yang berkompetisi sudah melakukan rekonsiliasi.

Namun sayangnya rekonsiliasi belum terjadi di level para pendukung. Inilah pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah dan para elit politik, yaitu menyatukan anak bangsa dan kemudian memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat.

Penulis adalah Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Kasus Video CCTV Restoran, Nabilah O’Brien Siap Hadiri RDPU Komisi III DPR

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:16

Indeks Utama Wall Street Berguguran Saat Perang Diprediksi Berlangsung Lama

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:03

Ketegangan Timur Tengah Bayangi Pasar Saham, Ini Sektor yang Paling Terdampak

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:49

Bursa Eropa Terguncang: Harga Energi Melonjak, Saham Berguguran

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:38

Putin Diduga Bantu Iran Bidik Aset Militer AS di Timur Tengah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:21

Menkeu Berencana Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:03

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bedah Pemikiran Islam Bung Karno: Posisi RI di Board of Peace Jadi Sorotan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:32

Roy Suryo Cs Berpeluang Besar Lolos dari Jerat Hukum

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:19

Kalam Kiai Madura

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:13

Selengkapnya