Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/RMOL
SEMAKIN diperdalam polemik anggaran Jakarta dengan target pembusukan Anies Baswedan, maka keliHatan bahwa PSI, buzzer, haters, garong, dan lain-lain itu nggaK ngerti prosedur anggaran.
Anak buah Anies masukin angka ngasal. Yang penting variabel komponennya masuk dulu. Toh akan diverifikasi di tingkat komisi anggaran dan diparipurnakan DPRD. Begitu pikir mereka.
Jadi sama sekali nggak ada niat atau skenario korupsi anggaran. Baik dari Suku Dinas apalagi level gubernur.
Tugas anggota dewan ya pengawasan dan budgeting. Di situ komponen anggaran dibahas. Yang nggak rasional akan direvisi. Setelah Gubernur dan DPRD deal, RAPBD masuk Menteri Dalam Negeri yang akan melakukan evaluasi.
Jadi bocah-bocah PSI yang baru lulus kuliah sebaiknya nggak usah over acting. Berusaha memaksimalkan polemik ini dengan hasrat meraup laba politik.
Sebaiknya Anies Baswedan dan Balai Kota nggak usah terpancing menanggapi irama PSI.
Ngaconya PSI disebabkan kerja DPRD yang lambat. DPRD nggak sanggup ngejar deadline. Dari puluhan ribu item masak yang dinyanyiin cuma pena, aibon, helm.
Aneh. DPRD kerja apa? Kok dari puluhan ribu items cuma nemu 3 biji. Itu pun diberisikin. Kaya orang nge-mob.
Sedangkan RAPBD sudah harus ketok palu akhir November. Mana keburu.
Jika lolos di RAPBD baru salah. Itu pun bila hitungannya janggal dan terlalu besar. Itu pun nggak bisa nyalahin Anies Baswedan. Lah wong, RAPBD disetujui Gubernur dan DPRD. Artinya ada peran DPRD di situ.
Seandainya lolos jadi APBD, itu pun belum juga bisa mengatakan Anies Baswedan dan Suku Dinas terindikasi korupsi. Sebelum programnya dieksekusi. Gubernur bisa saja nggak menjalankan program bermasalah dengan anggarannya.
Intinya apa sih yang diributin bocah-bocah PSI...?! Nggak ada masalah kok dimasalahin.
Semua itu kan baru usulan yang diajukan. Yang nantinya dibahas, dikoreksi, dirasionalisasi, dan diverifikasi bersama oleh eksekutif dan DPRD. Bisa juga dibatalkan bila di luar skala prioritas.
