Berita

Ketua KSPI DKI Jakarta, Winarso(tengah)/RMOL

Nusantara

Buruh: Kami Minta Pak Anies Berani Tetapkan UMP DKI Rp 4,6 Juta

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ratusan buruh yang melakukan demo di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera menemui massa.

Massa yang tergabung dalam sembilan federasi ini meminta kepada gubernur untuk meneken upah sesuai dengan tuntutan mereka.

"Tujuannya adalah kita ingin bertemu dengan Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan kekuatan, keyakinan agar Pak Anies berani menetapkan UMP DKI Jakarta 2020 sebesar apa yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan unsur buruh," kata Ketua KSPI DKI Jakarta, Winarso pada Rabu (30/10).


Winarso menjelaskan, rekomendasi upah dari dewan pengupahan adalah sebesar 16 persen atau kalau dinominalkan sebesar Rp 4,6 juta

"Kenapa kawan-kawan dewan pengupahan unsur buruh merekomendasikan segitu? Ya tentunya ada kajian, ada survei yang dilakukan dan ini adalah kebutuhan rill masyarakat yang ada di DKI Jakarta," jelasnya.

Menurut Winarso, bila dilihat dari survei dan desakan kebutuhan, paling tidak pendapatan layak itu berada di angka 5 jutaan.

"Target kita hari ini adalah ketemu Bapak Anies Baswedan. Harus digarisbawahi. Jika tidak bertemu, maka kami akan bertahan sampai dia itu mau menemui kami," tegas Winarso.

Untuk diketahui, Aksi ini dilakukan guna menolak kenaikan upah minimum tahun 2020 sebesar 8,51 persen yang akan diteken Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Presiden KSPI, Said Iqbal pun sudah angkat bicara menjelaskan bahwa kenaikan itu masih jauh dari angka kebutuhan hidup layak.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya