Wapres Diminta Implementasikan Rancangan Perbankan Syariah Yang Mandek

RMOL Wakil Presiden Maruf Amin diminta untuk serius memperhatikan perkembangan perbankan syariah. Harapan itu cukup berasalan karena sosok Maruf Amin merupakan tokoh sekaligus sosok berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Panji P. Djajanegara mengatakan selama lima tahun pemerintahan Jokowi -Jusuf Kalla, berbagai program telah dirancang untuk menguatkan perbankan syariah. Namun belum satupun diimplementasikan.

“Kalau dulu kan kita buat banyak rencana buat KNKS, buat ini, buat itu,” jelas Panji dalam diskusi konversi Bank CIMB Niaga Kantor Cabang (KC) Banda Aceh menjadi Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) di Banda Aceh, Senin (28/10).
 

 
Dia mengungkapkan selama lima tahun yang lalu banyak program yang telah dirancanakan. Dia berharap Maruf Amin dapat mengimplementasikan itu semua dengan lebih banyak pemberian stimulus keterpihakan yang rill diberikan kepada industri perbankan syariah.

Dia menilai jajaran pembantu Presiden Jokowi yang ditimpatkan pada sektor perbankan telah diisi oleh orang yang tepat, hanya menunggu eksekusinya saja.

“Kita sudah punya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) contohnya ya. Yang namanya haji kita sudah punya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kalau kita ngomong lebih ditail lagi indrustri halal sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BTJPH). Sebentar lagi sudah ada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Semua sudah ada dan dpoersiapkan tinggal kita tunggu implemantasinya,” imbuhnya.

Dia menilai pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh setiap tahun. Apalagi penduduk muslim Indonesia mencapai 200 juta lebih, seharusnya menjadi modal besar untuk pasar perbankan syariah.

“Yang perlu diingat bahwa perbankan syariah ini bukan haya untuk umat muslim saja. Buktinya, banyak pemilik dana orang non muslim yang mempercayakan pengelolaan dana mereka secara syariah,” ungkapnya.