Posisi wakil menteri (Wamen) dikhawatirkan berdampak pada kinerja kementerian tidak efektif. Keberadaan wamen ini berpotensi membuat terjadinya persaingan dengan menteri.
Presiden Joko Widodo mengumumkan dan melantik 12 wamen Kabinet Indonesia Maju di Istana Jakarta, Jumat (25/10). Mereka terdiri dari parpol, relawan dan profesional.
Pengamat hukum dan politik Prof. Asep Warlan Yusuf khawatir posisi wamen membuat dua nakhoda di satu kementerian. Hal itu diakibatkan posisi Wamen tidak dipilih dari jabatan karir yang berasal dari masing-masing pegawai kementerian.
"Saya khawatir dampaknya adalah ada dua nakhoda, ada dua komando dari satu kementerian. Karena memang mereka membawa kepentingan juga masuk ke kementerian itu. Tapi kalau misalnya orang dalam yang sudah senior yang sudah punya pengalaman, itu akan berbagi pada menterinya. Tidak akan tumpang tindih," ucap Asep Warlan kepada redaksi, Sabtu (26/10).
Sehingga, lanjut Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung itu, dengan terjadinya persaingan tersebut berakibat tidaknya efektifnya mengelola kementerian.
"Saya khawatir persaingan itu terjadi, jadi malah enggak efektif, malah jadi kontraproduktif, ketika si wamennya ingin tampil, ingin punya jasa, ingin cari muka gitu di hadapan Presiden," jelas Asep Warlan.
Bahkan, dia sudah melihat indikasi tersebut setelah adanya statemen salah satu wamen yang menyatakan akan turun ke lapangan usai dilantik oleh Presiden.
Padahal, tugas yang kelapangan merupakan tugasnya menteri. Sedangkan tugas wamen berdasarkan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara adalah mengelola di dalam internal kementerian.
"Sekarang wamen dari luar, apalagi belum paham substansinya. Tadi contohnya nih, ada statemen dari salah satu wamen yang diwawancarai, kata dia 'saya akan terjun ke lapangan'. Loh kok ke lapangan. Urusan dalam, urusan birokrasi gawenya wamen. Karena birokrasi mesti digerakkan oleh dia (wamen) supaya efektif, anggaran supaya benar digunakannya tidak di macam-macamin. Nah, wamen tugasnya itu," tutur Asep Warlan.
Berikut 12 wakil menteri:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong
7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Budi Sadikin
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmojo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.
