Berita

Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziah/Net

Politik

Dua Calon Menteri PKB Pernah Digarap KPK

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Politisi PKB Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/10).

Diketahui, sejumlah nama yang dipanggil ke Istana Negara itu disebut-sebut bakal menjadi Menteri di Kabinet Kerja II 2019-2024.

Dua politisi PKB itu ternyata pernah 'berurusan' dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.


Jurubicara KPK, Febri Diansyah membenarkan Ida Fauziyah dan kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar itu pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang berbeda.

"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (22/10).

Diketahui, Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi dari kasus pencucian uang Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman. Sedangkan Ida Fauziyah terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan Haji 2012 sampai 2013 untuk tersangka eks Ketum PPP Surya Darma Ali (SDA).

"Ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk dan juga kasus korupsi haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," ujar Febri.

Kendati begitu, Febri enggan berkomentar terlalu jauh ihwal proses pemilihan menteri yang belakangan diminta menghadap ke Istana Negara.

"Terkait dengan proses pemilihan Menteri, mungkin sebaiknya KPK tidak menanggapi terlebih dahulu," kata Febri.

Lebih lanjut, Febri mengatakan bahwa sejumlah nama yang bakal menjadi calon menteri Kabinet Kerja II itu memang ada yang pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi.

"Memang ada beberapa nama yang kita tahu terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Namun mereka memang baru diperiksa sebagai saksi sejauh ini," demikian Febri.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya