Jokowi Tak Sebut Persoalan Hukum, HAM, dan Korupsi, Pengamat: Ada Yang Terlewat

Persoalan penegakan hukum, HAM, dan korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Hal itu terlihat dalam pidato perdana Jokowi sebagai presiden usai dilantik pada Minggu (20/10).

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, pidato perdana Jokowi pada periode kedua sebagai presiden tidak menyebutkan persoalan-persoalan yang krusial yang sering dirasakan masyarakat belakangan ini.

"Itu saya kira juga poin yang boling, yang terlewatkan, atau mungkin tidak jadi prioritas kali ya," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/10).

Padahal, kata Nyarwi, Presiden Jokowi pasti mampu menyelesaikan persoalan penegakan hukum, HAM, dan korupsi. Namun, kekuasaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi.

"Sebenarnya mampu, karena punya kekuasaan yang besar. Cuma belum jadi prioritas atau tidak dipandang sebagai prioritas," katanya.

Lanjut Nyarwi, persoalan penegakan hukum, HAM, dan korupsi juga penting dalam mendukung persoalan ekonomi di lima tahun ke depan.

"Malah yang di pidato ini lebih ke ekonomi, sementara isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi, HAM, korupsi, juga penguatan sistem politik misalnya itu nggak masuk," pungkasnya.