Berita

Istana Negara Jakarta/Net

Politik

KABINET KERJA II

Gaya Komunikasi Pembantu Presiden Jangan Provokatif Dan Militeristik

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 13:46 WIB | LAPORAN: AMAL TAUFIK

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Banyak persoalan yang diurusi di luar bidangnya.

Selain itu, gaya komunikasi Luhut juga seringkali provokatif sehingga menimbulkan kontroversi. Dan hal tersebut kerap mengganggu citra pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, ke depan gaya komunikasi pembantu Presiden sebaiknya diubah.


"Pejabat publik mestinya mengurangi istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah yang akademik, gunakan bahasa sipil. Yang penting substansinya sampai kepada publik. Enggak perlu pakai bahasa yang militeristik seperti penggunaan istilah 'buldozer'," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).

Lanjut dia, sebaiknya dalam berkomunikasi pejabat publik menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti.

Namun, saat disinggung apakah Luhut masih akan dipertahankan Jokowi dalam Kabinet Kerja jilid II, Adi berpendapat kemungkinan iya. Karena meski kadang kali mengeluarkan pernyataan kontroversi, semua urusan selesai di tangan Jokowi.

"Apalagi di tengah koalisi yang gemuk ini, peran Pak Luhut sepertinya dibutuhkan. Sebab dia diharapkan akan memberikan jalan keluar bagi kebuntuan politik yang ada," pungkasnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya