Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Benarkah China Jalankan Diplomasi Perangkap Utang Di Pasifik?

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 08:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China tidak menjalankan "diplomasi perangkap utang" yang disengaja di kawasan Pasifik. Namun skala utang yang berkembang dari pinjaman China dan kelemahan kelembagaan di negara-negara Pasifik menimbulkan resiko yang jelas bagi negara-negara kecil yang diliputi oleh utang.

Begitu bunyi laporan terbaru dari Lowy Institute, "Ocean of Debt?". Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Belt and Road Initiative ala China telah mengungkap masalah risiko utang yang tidak berkelanjutan untuk negara-negara kurang berkembang, khususnya untuk negara dengan ekonomi kecil dan rapuh di Pasifik.

Tetapi penulis laporan tersebut, Roland Rajah, Alexandre Dayant dan Jonathan Pryke, berpendapat bahwa rencana infrastruktur global China bagi negara-negara kecil di Pasifik menghadirkan lebih banyak "gambaran yang bernuansa" daripada tuduhan "diplomasi perangkap utang" dan resiko kedaulatan.


"Bukti menunjukkan bahwa China belum terlibat dalam praktik utang bermasalah di Pasifik untuk membenarkan tuduhan diplomasi perangkap utang, setidaknya sampai saat ini. Namun, skala pinjaman China dan kurangnya mekanisme kelembagaan yang kuat untuk melindungi keberlanjutan hutang negara-negara peminjam berarti kelanjutan bisnis seperti biasa akan menimbulkan resiko yang jelas," ungkap laporan tersebut.

"China perlu merestrukturisasi pendekatannya secara substansial jika ingin tetap menjadi pemain utama di Pasifik tanpa memenuhi tuduhan perangkap utang para kritikusnya," tambahnya.

Untuk diketahui bahwa "diplomasi perangkap utang" sendiri didefinisikan secara luas sebagai situasi di mana negara kreditor secara sengaja meminjamkan kredit yang berlebihan ke negara debitor yang lebih kecil, dengan maksud untuk mengekstraksi konsesi ekonomi atau politik ketika negara yang lebih kecil tidak dapat membayar pinjaman.

Laporan yang sama menjelaskan bahwa karena populasi yang kecil, ekonomi yang rapuh rentan terhadap guncangan eksternal (seperti kenaikan harga minyak) atau peristiwa yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, dan lembaga pemerintah yang lemah, negara-negara Pasifik sangat rentan terhadap hutang yang menjadi tidak berkelanjutan.

China sendiri diketahui kerap mendukung pembangunan infrastruktur kepada negara-negara lain, biasanya berupa bangunan besar dan menonjol seperti jembatan atau bangunan publik yang signifikan, dan biasanya melalui pinjaman.

"Bantuan China dianggap lebih cepat, lebih responsif terhadap kebutuhan elit politik lokal, dan memiliki lebih sedikit persyaratan yang melekat," kata laporan Lowy.

"Seperti yang dikatakan oleh seorang birokrat senior Pasifik, kami menyukai China karena mereka membawa bendera merah, bukan pita merah," tambah laporan yang sama, seperti dimuat The Guardian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya