Berita

Sejumlah tokoh gerakan suluh kebangsaan saat menyambangi kediaman Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Persoalan KPK Dan Papua Turut Dibahas Dalam Pertemuan Suluh Kebangsaan Dan JK

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 23:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang berakhirnya masa bakti Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan mendatangi rumah dinas JK di kawasan Menteng, Jumat (18/10).

Para tokoh yang hadir dalam pertemuan tertutup tersebut di antaranya Mahfud MD, Alwi Shihab, Gus Solah, Alissa Wahid serta beberapa tokoh lainnya. Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan salam perpisahan.

"Tadi bercengkerama banyak. Ada soal Papua dan KPK, kami diskusikan juga secara terbuka. Kita bisa saling mengerti apa sudut pandang pemerintah dan kami. Kami pertemukan di situ," ujar Mahfud MD di lokasi.


Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, masalah Papua dan KPK seluruhnya memiliki jalan perbaikan menurut konstitusi.

"Kita harus ikuti jalan-jalan yang sudah ditentukan itu. Apakah itu soal Papua yang sering dikaitkan dengan separatisme atau soal KPK yang sering dikaitkan dengan penguatan atau pelemahan dan sebagainya," jelas Mahfud.

Baginya, di negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pandangan adalah hal biasa, termasuk dalam dua persoalan tersebut yang belakangan dinamikanya paling menonjol.

Untuk itu, Mahfud bersama para tokoh lainnya meminta JK untuk ikut  terlibat menyelesaikan masalah Papua.

"Karena beliau punya pengalaman dan beliau mengatakan mungkin diminta sebagai utusan khusus perdamaian dalam dan luar negeri. Jadi sejalan dengan usul kami," tegas Mahfud.

Kendati banyak yang dibicarakan, Mahfud membantah kalau pertemuan tadi membahas soal kabinet kerja jilid II di pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Enggak ada urusan (kabinet) dengan kami. Itu urusan Istana dan di sini enggak ada yang masuk dalam kabinet. Yang ada yang mau keluar," demikian Mahfud.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya