Berita

Boris Johnson kembali harus menghadapi parlemen Inggris soal Brexit/Net

Dunia

Brexit Belum Berakhir, Ujian Berat Boris Johnson Ada Di Parlemen

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 13:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Senyum semringah penuh kemenangan terukir di wajah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, ketika Brexit resmi mencapai kesepakatan. Sayang, senyum itu tidak bertahan lama karena Johnson kini harus menghadapi ujian berat dari parlemennya sendiri.

Setelah pembiaraan intensif seminggu menuju detik-detik tenggat waktu Brexit 31 Oktober, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memecahkan keingintahuan publik dengan cuitannya pada Kamis pagi (17/10).

“Kami punya satu! Ini adalah perjanjian yang adil dan seimbang untuk Uni Eropa dan Inggris dan ini merupakan bukti komitmen kami," tulis Juncker seperti yang dikutip Associated Press.


Dengan suara bulat, para pemimpin Eropa menyetujui proposal yang diajukan Johnson dalam Konferensi Tingkat Tinggi, meski sebelumnya ada penentangan keras dari Irlandia mengenai perbatasan. Hasil ini kemudian secara resmi dikirimkan ke Parlemen Inggris yang akan dipertimbangkan dalam sesi khusus pada Sabtu besok (19/10).

Kelegaan Johnson tampaknya hanya bertahan sebentar. Karena dari aromanya, Johnson akan kesulitan untuk mendapatkan persejutuan dari parlemen. Diketahui semua partai oposisi utama dan bahkan sekutu utama Johnson, Partai Unionist Demokrat mengutuk kesepakatan Johnson.

"Tampaknya perdana menteri telah merundingkan kesepakatan yang bahkan lebih buruk daripada Theresa May, yang sangat ditolak,"  ujar pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn.

Parlemen oposisi yang menentang kesepakatan itu mengaku akan berusaha untuk menunda Brexit, hingga ada pemilihan atau referendum maupun negosiasi baru. Bulan lalu, parlemen mengeluarkan undang-undang untuk memaksa pemerintah mencari perpanjangan batas waktu Brexit jika Parlemen tidak menyetujui kesepakatan besok.

Merespons hal ini, Juncker justru mengesampingkan penundaan tersebut. Mengatakan pilihannya adalah dengan kesepakatan yang ada, tidak ada kesepakatan, atau mencabut Brexit.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya