Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, ISNU Minta Masyarakat Kedepankan Politik Berbudaya

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Seluruh elemen masyarakat diimbau turut menyukseskan produk pemilihan umum yang berlangsung demokratis 17 April lalu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa menjelaskan, Jokowi-KH Ma'ruf Amin merupakan produk pemilu yang konstitusional. Cak Ali meminta seluruh masyarakat harus menghormati dikukuhkannya pemimpin negeri ini 5 tahun mendatang.

"Demokrasi melalui Pilpres secara langsung oleh rakyat adalah instrumen demokrasi yang berdaulat dan berbudaya, karena itu hasilnya harus diterima dan dihormati," tutur Cak Ali, Kamis (17/10).

Cak Ali menambahkan, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh undang-undang. Meski demikian, kebebasan itu harus didasari oleh kebenaran, sehingga ketertiban sosial akan mampu direalisasikan.

"Karena itu menjaga keamanan dan ketertiban sosial menjelang dan sesudah pelantikan Presiden dan Wapres adalah menjadi tanggungjawab semua pihak," tandas mantan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan periode 209-2014 itu.

Kepada seluruh elemen bangsa, Cak Ali meminta kerja pemerintahan Jokowi selama 5 tahun mendatang harus dikritik. Menurutnya, segala bentuk evaluasi kerja pemerintah harus tetap dilakukan dan disalurkan melalui cara yang tidak melanggar aturan negara.

"Yang terpenting, jaga dan pantau kinerja pemerintah sesuai dengan visi-misanya dan janji saat pemilu. Jika ada aspirasi yang belum tertampung dan berbeda, maka salurkanlah melalui mekanisme yang benar yaitu DPR, DPD dan MPR RI. Itulah cara berpolitik yang berbudaya, bukan melalui demokrasi jalanan," pungkasnya.